Dari Telaahan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI yang diperoleh dari hasil laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) disimpulkan bahwa adanya kerugian keuangan negara hampir disemua Kementerian atau lembaga. 

Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam Laporan Kinerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Tahun Sidang 2012-2013 yang menjadi salah satu agenda Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung,  Selasa (9/7).

Pada kesempatan itu, Ketua BAKN, Sumarjati Arjoso memaparkan bahwa kerugian negara tersebut diantaranya adalah Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang sudah dicairkan sebesar 1,91 triliun, namun dananya belum tersalurkan dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tidak disetor ke Kas Negara. Selain itu sebanyak 269,98 Miliar penyalurannya juga tidak sesuai sasaran.

Selain itu kerugian negara yang telah ditelaah oleh BAKN juga terjadi pada realisasi belanja barang dan belanja modal di akhir tahun sebsar 1,31 triliun yang tidak sesuai dengan realisasi fisik. Pelaksanaan dan pertanggung jawaban Belanja Barang dan Belanja Modal di 72 Kementerian/Lembaga juga menyebabkan kerugian Negara sebesar 546,01 Miliar dengan rincian kelebihan pembayaran sebesar 273,40 Miliar, Pemahalan harga pekerjaan sebesar 234,69, Belanja barang yang berindikasi fikstif sebesar 7,56 Miliar dan penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas sebesar 30,36 Miliar.

Disamping itu BAKN juga menemukan adanya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan sebesar 75,90 Miliar, serta Belanja Barang yang tidak akuntabel sebesar 176,85 Miliar.(Ayu)/foto:iwan armanias/parle.